hompimpah.com – Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di tingkat pemerintahan desa, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
Guna mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan tersebut telah diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Jadi, berapa sih gaji perangkat desa saat ini?
Dalam Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2019 menyebut, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa).
Ayat 2 pasal tersebut berbunyi, bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dengan ketentuan:
- Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Il/a; dan
- Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
Pada Pasal 81 ayat 3 disebutkan bahwa apabila ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya seperti yang dimaksud pada ayat (2), maka pendanaan dapat diambil dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
Menurut Pasal 81A, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya mulai diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku. Jika desa belum mampu memenuhi ketentuan tersebut, maka pembayaran penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dimulai sejak Januari 2020.
Pantesan banyak yg melamar jadi tenaga perangkat Desa dibanding dgn jadi Honorer di Dinas Pendidikan, yg mengurusi aklak dan watak anaka Bangsa…..
Heran knapa gaji Honorer Admin di Sekolah paling tinggi 1.000.000,00 (sejuta) itupun untuk honorer yg pengabdiannya sudah 24 tahun.
Saya TMT, 20 Juli 1997 sampai sekarang masih aktif jadi Operator Data di SMP, dan usia saya saat ini 57 tahun,
Kesempatanku mengabdi tinggal 4 bulan lagi saya TMT, 01 Januari 2025, harus berhenti…bagaimana ini Ya Allah,…ku serahkan semuanya padamu ini mungkin jalan yg terbaik untuk aku menurutmu Ya Allah..,
Terasa sakitnya saat mendengar rekan yg pengabdiannya baru 3 tahun ikut seleksi langsung lolos jadi PNS, …lalu aku hanya jadi honorer abadi di sekolah ini..
Cuman saya merasa iri kalou melihat cara kerja yg statusnya PNS, sampai ke sekolah duduk, ngopi, meroko…pulang paling duluan di banding saya…
Pemerintah yg diatas tdk tahu pekerjaan mereka…padahal dia dapet gaji besar dari Anggaran Negara….Ya Allah….segera tunjukan kekuasaanMu Ya Allah….
Maaf aku jadi curhat, wassalam.